prinsip Islam reksadana syariah

Mengenai reksadana berdasarkan prinsip syariah ini selain berlaku ketentuan-ketentuan diatas, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Investasi untuk Reksadana Syariah.

Adapun beberapa hal yang dikemukan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasaan Hukum Islam Reksadana Syariah:
Firman Allah, anatara lain:
“… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”.(QS. Al-Baqarah (2): 275.
“Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernigaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. (OS. Al- Nisa’ (4): 29).
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”.(QS. Al-Ma’idah (5):1.
“…kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al- Baqarah (2): 279)
“…tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…” (QS. Al-Baqarah (2): 198)
Hadis Nabi S.A.W, antara lain:
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf)
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya)
Kaidah Fikih: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Read More

pengelolaan reksadana syariah

Aset yang dikelola reksadana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu kekayaan  reksadana wajib dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari bank kustodian. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan reksadana, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian wajib dimuat secara rinci dalamkontrak dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan reksadana. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksadana. Kewajiban penyimpanan kekayaan reksadana pada bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksadana. Ibid

Upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, maka manajer investasi dan bank kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (legal audit) yang menyangkut keabsahan dokumen- dokumen seperti anggaran dasar, izin usaha, dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkutmanajerinvestasi dan bank kustodianIrsan dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : kencana, 2001), hal 155

Pasal 21 UUPM menyebutkan bahwa pengelolaan reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk KIK, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Adapun kontrak pengelolaan reksadana yang berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi, sedangkan kontrak  pengelolaan  reksadana  terbuka  berbentuk  KIK  dibuat  antara  manajer investasi dan bank kustodian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan reksadana ini diatur dalam keputusan Ketua Bapepam, yaitu Peraturan Nomor IV.A3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan Peraturan Nomor IV.A.3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan pada tanggal 1 menyebutkan bahwa reksadana berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Menugaskan manajer investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi reksadana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai manajer investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan reksadana.
Dalam hal manajer investai menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu reksadana, tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan reksadana atau pembuatan kontrak reksadana baru, reksadana tersebut wajib dibubarkan.
Kontrak pengelolaan reksadana wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar direktur reksadana tersebut.
Semua pengalihan dari kontrak pengelolaan reksadana wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar direktur.
Jabatan direktur reksadana tidak diberikan kepada:
Orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
Orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang pasar modal pada khususnya atau dibidang keuangan pada umumnya.
Setiap rencana pemutusan Kontrak Pengelolaan Reksadana, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan pemutusan tersebut wajib diberitahukan kepada para pemegang saham dan Bapepam sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bapepam sebelum pemutusan kontrak dimaksud.
Manajer investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksadana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan reksadana.



Adapun mengenai pengelolaan reksadana berbentuk KIK diatur dalam Peratutan Nomor IV.B.1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Disebutkan dalam peraturan ini bahwa reksa dana berbentuk KIK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Bank kustodian wajib menghitung nilai akhir bersih (NAB) reksadana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dapat dilakukan melalui bank kustodian atau agen penjual uang ditunjuk oleh manajer investasi.
Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam, manajer investasi dapat menginstruksikan kepada bank kustodian dan agen penjual untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup;
Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan;
Keadaan darurat; atau
Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam;
Bank kustodian dilarang mengeluarkan unit.


Manajer investasi reksadana terbuka berbentuk Perseroan dan KIK wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Adapun saham reksadana terbuka berbentuk perseroan dan nilai unit penyertaan KIK ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Nilai reksadana terbuka (open end fund) berbentuk perseroan nilai unit penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan NAB.Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal. 70

Terkait dengan pengelolaan reksadana ini ada beberapa larangan  yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu: Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Reksadana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung
Reksadana dilarang membeli saham atau unit penyertaan reksadana lainnya.
Pembatasan investasi reksadana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.


Selain larangan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh suatu reksadana. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 25 UUPM, yaitu sebagai berikut:
Semua kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian.
Bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafilisai dengan manajer investasi yang mengelola reksadana.
Reksadana wajib menghitung NAB dan mengumumkannya.

Read More

pengaturan reksadana syariah

Pada dasarnya pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organitation Rgulatory (SRO). Perbedaannya antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada pengaturan terhadap reksadana syariah oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa, serta pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Beberapa ketentuan mengenai reksadana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum dan Perizinan Reksadana
Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Reksadana berbentuk perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana (Initial public offering) di bursa efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi  atau penerbitnya (issuer). Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 66

Reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pada reksadana terbuka ini dalam hal pemegang   saham   melakukan   penjualan   kembali   (redemption),   maka pihak reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban membeli ini memiliki pengecualian, yaitu: Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup.
Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan.
Keadaan darurat: atau
Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.


Pasal 18 ayat (3) UUPM mengatakan “Reksadana perseroan merupakan suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam”. Penjelasan Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara perizinan dalam pendirian reksadana perseroan adalah mengenai:
Izin usaha;
Ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
Kepengurusan;
Permodalan.


Pasal 24 PP No. 45 Tahun 1995 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal mengatakan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha reksadana perseroan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
Nama dan alamat pendiri reksadana;
Nama dan alamat anggota Direksi reksadana;
Nama dan alamat manajer Investasi dan Bank Kustodian;
Kontrak pengelolaan reksadana;
Kontrak mengenai jasa kustodian atas kekayaan reksadana;
Penunjukan profesi penunjang Pasar Modal; dan
Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha reksadana yang dittetapkan lebih lanjut oleh BAPEPAM.


Dalam Pasal 25 PP No. 45 Tahun 1995 disebutkan bahwa “Maksud dan tujuan reksadana berbentuk perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha reksadana” Sedangkan reksadana Kontrak investasi Kolektif yaitu  reksadana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Huruf b UUPM menyebutkan “Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”.

Reksadana KIK adalah wahana dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat lisensi dari Bapepam, memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai kustodian dari Bapepam serta berhak atas informasi nilai bersih dari harta bersama secara harian.

Read More

jenis reksadana syariah

Jenis-jenis reksadana sendiri dapat dibendakan berdasarkan potofolio yakni sebagai beirkut: http://ilhamsidik.blogspot.com/2010/10/reksadana-syariah.html, diakses tanggal 27 Januari 2013
Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)
Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lain. RDPT  merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (>3 tahun) dengan resiko menengah
Reksadana Saham (Equity Fund)
Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya  efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik, dalam bentuk caoutak gain dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen.

Banyak perspeksi yang menganggap bahwa berinvensti pada saham lebih cenderung spekulatif, atau berudi. Namun secara teori dan pengalaman dilapangan menghatakan bahwa investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.
Reksadana Campuran (Siscretionary Fund)
Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi  pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah- pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposit. Atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading,
Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund)
Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Umumnya investasi dalam kategori reksadana pasar uang memiputi, deposito, SBI, Obligasi serta efek hutang lainnya.
Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang minim, namun keuntungan yang di dapat juga sangat terbatas. Tujuannya adalah perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga ketika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hamper tidak ada.

Read More

sejarah reksadana syariah di indonesia

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal Industri bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara.

Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan menajemen investasi pertama   di

Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagi reksadana tertutup (Closed-end fund). http://repository.undip.ac.id/handle/123456789/146, diakses tanggal 27 Januari 2013

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksadana berbentuk Perseroan, yaitu PT BDNI Reksadana pada tahun 1995. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dan berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia   pada   tahun   1997   yang   dikelola   oleh   PT   Danareksa Investment Management (DIM).Ibid

Munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 kelolaan PT. Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi awal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hokum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut  disusun  berdasarkan  persetujuan  dari  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  DIM.  Dengan link yang berbasiskan investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang negara dan obligasi korporasi Nurul Huda dan Musatafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Pernada Meida Grup, 2007), hal. 128. adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Op.Cit. hal. 201 hal. 170

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Danareksa syariah, yang disahkan keberadaanya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang diidrikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) berdasarkan UUPM, yang dituangkan  dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, di Jakarta antara PT. Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank kustodian. PT. Danareksa Fung Management sendiri, sebagai manajer investasi diirikan pada tanggal 1 Juli 1992,  yang  kemudian  dilegitimasi  oleh  Menteri  Kehakiman  RI  dengan   surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.YH.92 tanggal 3 September 1992. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Medan: Prenada Media, 2009,


Nilai investasi reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sampai Februari 2005, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari Rp 110 triliun. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif, jumlah manajer investasi yang meningkat, munculnya produk unit

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai Agustus 2005 total dana kelolaan syariah mencapai Rp 1,5 triliun dan hingga akhir tahun 2005 telah terdapat 17 reksadana syariah telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Ibid. 46 Ibid

Perkembangan  ini  terhambat  dengan  terjadinya  krisis  yang    menimpa reksadana Indonesia sehingga total dana kelolaan tinggal hanya 28 triliun per Desember 2005. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga yang membuat investor reksadana memindahkan dana mereka ke instrumen investasi lain. Krisis ini juga menimpa reksadana syariah. Total dana kelolaanya turun menjadi hanya Rp 415 miliar rupiah.42 Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal di atas, salah satu hal yang justru memiliki pengaruh besar terhadap krisis reksadana pada media kedua 2005 adalah terjadinya redemption besar-besaran yang dilakukan para  investornya. Pemahaman sebagian investor yang salah terhadap investasi pada reksadana dan perilaku terhadap risiko yang irasional telah membuat  mereka justru  menarik  dana  mereka  secara  bersamaan  dalam  jumlah  besar   sehingga menyebabkan turunnya nilai unit penyertaan.46

Dalam hal yang menarik terjadi selama krisis. Meskipun akhirnya juga tertimpa  krisis,  reksadana syariah  tidak  mengalami  krisis  secepat     reksadana konvensional. Jika pada reksadana konvensional, krisis telah terjadi pada bulan Maret 2005, reksadana syariah baru mengalami bulan Septembar 2006. salah satu hal yang memungkinkan adalah adanya perbedaan pengetahuan dan perilaku investor reksadana syariah dengan konvensional.. Ibid

Read More

perbedaan keuntungan reksadana konvensional dengan reksadana syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan return dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai- nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor. Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum),  (Yogyakarta:  UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 74

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Panduan bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib.  Oleh  karena  itu  hubungan  seperti  ini  bisa disebut  sebagai    ikatan Mudharabah Bertingkat Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan    instrumen    investasi    tersebut    tidak   melakukan    usaha  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak.

Read More

reksadana syariah

Pengertian Reksadana Syariah adalah Secara bahasa Reksadana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara Asri Sitompul. Reksa dana;Pengantar dan Pengenalan Umum. (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2003 hal 2. Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana  masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya. Heri Sudarsono. Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi. (Yogyakarta : Ekonisia 2004), hal 201


Definisi Reksadana Syariah Menurut Para Ahli

Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksadana tersebut.

Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk  disimpan  pada  bank kustodian  yang  tidak  terafiliasi  dengan      manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur.

Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shabib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (Islamic investment funds) adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara  manajer investasi dengan pengguna investasi. Jika membandingkan dengan reksa dana konvensional, keduanya tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan mendasar yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan investasi yang diterapkan. Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya,tidak melakukan perbuatan riba (membungakan uang) dan tidakmemakai strategi investasi  berdasarkan  spekulasi,  saham,  obligasi dan  sekuritas  lainnya    tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. https://www.google.com/search?q=Menurut+fatwa+dewan+syariah+nasional+%28DSN%29+no.+20%2FDSM-MUI%2FIV%2F2001%2C+reksadana&ie=utf-8&oe=utf-&aq=t &rls = org. mozilla :id: official &client=firefox-a diakses tanggal 27 Januari 2013

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib sl-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al- mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi.Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam.  Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam  misalnya   pabrik   minuman  beralkohol,   industri  pertenakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangna Syariah, (Medan: Prenada Media,  2009), hal. 168-169.

Read More

wakala

Wakala merupakan layanan bagi distribusi koin Dinar emas dan Dirham perak, Secara umum, wakala bukanlah profit center dalam arti jual beli koin akan tetapi lebih kepada memberikan jasa distribusi koin Dinar Dirham dalam kaitannya menegakkan Muamalat dan Rukun Zakat

Tugas dan fungsi dari Wakala adalah:

Menciptakan pengguna dinar dirham baru
Menjaga dan mencatat rekening Dinar dan Dirham
Melakukan pembayaran-pembayaran atas seizin pemilik rekening Dinar dan Dirham
Melakukan pengiriman Dinar dan Dirham ke segenap penjuru dunia
Mengatur penukaran uang kertas ke dalam bentuk Dinar dan Dirham

Read More

mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Pengertian Mudharabah Menurut 4 Imam:[1]
Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah "Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa."
Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
Mudharabah menurut Imam Hanabilah, mudharabah adalah "Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui."
Mudharabah menurut Imam Syafi'iyah, mudharabah adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan."
Tipe mudharabah
Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
Landasan Hukum Mudharabah:[2]
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S Al-jumu’ah:10)

{ عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع }
Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)


Feature Mudharabah
1. Berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko

Keuntungan dibagi berdasarkan
nisbah yang telah disepakati sebelumnya
Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
2. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain : 1. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya 2. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat mengahsilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Read More

mekanisme asuransi syariah

Setiap “peserta” (bukan tertanggung), memberikan “kontribusi” (bukan membayar premi) ke dalam pool of fund (kumpulan dana kebajian = tabarru).
Sebenarnya sesama Peserta melakukan akad Tabarru dengan peserta lain, untuk bersama-sama mengumpulkan Dana Tabarru tersebut.
Untuk melakukan pengelolaan Dana Tabarru, ditunjuklah Pengeloa Asuransi Syariah (Takaful Operator).
Pengelola Asuransi Syariah (Takaful Operator) melakukan analisa (baik secara matematis, statistik, aktuaria, kondisi pasar, dsb) guna menentukan tarif yang (dianggap) sesuai dengan faktor risiko.
Peserta melakukan akad Wakalah (agency) kepada Pengelola Asuransi Syariah. Dengan demikian, Pengelola Asuransi Syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak atas upah (ujrah).
Tentunya guna memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabarru itu hanya diisi oleh seorang Peserta tadi. Dibutuhkan cukup banyak, sehingga dana tabarru itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang adequate bagi masing-masing Peserta sesuai dengan tingkat risikonya. Istilahnya Law of Large numbers.
Apabila adalah salah seorang Peserta yang mengalami musibah, karena taqdir dari Allah SWT, maka adalah tugas dari Pengelola Asuransi Syariah (mewakili seluruh Peserta) memberikan santunan (manfaat).
Prinsipnya, manfaat yang diterima oleh seseorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain.
Jadi, sebagai seorang peserta, selain itu bisa mendapatkan jaminan manfaat bilamana ia mengalami musibah, ia sendiri juga bisa mendapatkan pahala atas niatnya membantu sesama Peserta yang mengalami musibah. Seandainya ini dipahami dengan baik, luar biasa nikmatnya Asuransi Syariah. Selain memberi manfaat, maslahah juga insya Allah berkah.

Read More